Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rabu (27/04/2016) menjelaskan, moratorium reklamasi Teluk Jakarta selama enam bulan adalah untuk menyamakan persepsi hukum yang bertabrakan. Hal itu diungkap Ahok usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi tentang reklamasi yang juga memunculkan saran revisi Keppres dan disesuaikan dengan undang-undang baru.
Watch Ahok: Moratorium Reklamasi untuk Samakan Persepsi Hukum With HD Quality.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rabu (27/04/2016) menjelaskan, moratorium reklamasi Teluk Jakarta selama enam bulan adalah untuk menyamakan persepsi hukum yang bertabrakan. Hal itu diungkap Ahok usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi tentang reklamasi yang juga memunculkan saran revisi Keppres dan disesuaikan dengan undang-undang baru.
Watch Ahok: Moratorium Reklamasi untuk Samakan Persepsi Hukum With HD Quality
News video | 3316 views
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan reklamasi Teluk Jakarta tidak melanggar hukum.
Watch Ahok Tegaskan Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Langgar Hukum With HD Quality
News video | 38691 views
Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghentikan reklamasi di wilayah utara Jakarta ditanggapi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Ahok yakin reklamasi tidak salah.
Watch Ahok: Apa Dasar Hukum Menolak Reklamasi Teluk Jakarta? With HD Quality
News video | 34661 views
Pemerintah tetap menginginkan proyek besar reklamasi Garuda tetap berjalan meskipun ada moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Presiden Jokowi meminta pekerjaan besar proyek reklamasi garuda atau giant seawall harus terkoordinasi oleh pemerintah pusat bukan swasta.
Watch Moratorium Reklamasi Tak Boleh Ganggu Proyek Garuda With HD Quality
News video | 477 views
Ketua KPK Agus Rahardjo berpendapat seharusnya proyek reklamasi Jakarta dibuat dasar hukumnya terlebih dulu. Hal ini terkait reklamasi Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengembang properti yang disebut tidak memiliki landasan hukum.
Watch KPK: Seharusnya Proyek Reklamasi Jakarta Miliki Dasar Hukum With HD Quality
News video | 368 views
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyamakan sikap terlebih dahulu terkait revisi undang-undang KPK karena sejauh ini ada perbedaan pendapat antara keduanya.
News video | 31835 views
Komisi VI DPR meminta Pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi para investor yang berinvestasi di Kepulauan Riau.
Watch DPR: Harus Ada Kepastian Hukum untuk Investor di Riau With HD Quality
News video | 375 views
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan menyiapkan tim kuasa hukum terbaik untuk mendampingi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif. Sandi menyakini jika Slamet tidak bersalah sebelum dibuktikan secara hukum.
Official Website: http://beritasatu.com
Facebook.com/BeritaSatu
Youtube.com/BeritaSatu
@BeritaSatu
Watch Sandiaga akan Siapkan Tim Kuasa Hukum untuk Slamet Ma'arif With HD Quality
News video | 1262 views
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penyegelan tiga pulau hasil reklamasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak terkait izin prinsip dan izin pelaksanaan yang telah diberikan Pemprov DKI kepada PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudera selaku pemegang hak konsesi ketiga pulau.
Watch Tanggapan Ahok Terkait Penyegelan 3 Pulau Hasil Reklamasi With HD Quality
News video | 4001 views
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya menjawab polemik seputar kewajiban tambahan kontribusi kepada pengembang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok menyatakan tidak akan membuat peraturan gubernur jika DPRD tetap ngotot menurunkan kontribusi pengembang reklamasi dari 15 persen menjadi 5 persen.
Watch Ahok Minta Kontribusi Pengembang Reklamasi Teluk Jakarta Masuk Raperda With HD Quality
News video | 42322 views