DPR: Harus Ada Kepastian Hukum untuk Investor di Riau

374 views

Komisi VI DPR meminta Pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi para investor yang berinvestasi di Kepulauan Riau.

Watch DPR: Harus Ada Kepastian Hukum untuk Investor di Riau With HD Quality.

You may also like

  • Watch DPR: Harus Ada Kepastian Hukum untuk Investor di Riau Video
    DPR: Harus Ada Kepastian Hukum untuk Investor di Riau

    Komisi VI DPR meminta Pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi para investor yang berinvestasi di Kepulauan Riau.

    Watch DPR: Harus Ada Kepastian Hukum untuk Investor di Riau With HD Quality

    News video | 374 views

  • Watch RUU Jasa Konstruksi Harus Berikan Kepastian Hukum Video
    RUU Jasa Konstruksi Harus Berikan Kepastian Hukum

    Rancangan Undang-Undang jasa konstruksi harus mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku sektor jasa konstruksi. Hal ini penting agar percepatan pembangunan Nasional dapat dilakukan dengan baik.

    Watch RUU Jasa Konstruksi Harus Berikan Kepastian Hukum With HD Quality

    News video | 277 views

  • Watch DPR: Pamdal dan Polri Harus Sinergi untuk Keamanan DPR Video
    DPR: Pamdal dan Polri Harus Sinergi untuk Keamanan DPR

    DPR menilai peningkatan kualitas keamanan di lingkungan DPR perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu didorong peningkatan sinergi Pamdal DPR dengan jajaran Polri untuk membangun sistem keamanan terintegrasi di lingkungan DPR.

    Watch DPR: Pamdal dan Polri Harus Sinergi untuk Keamanan DPR With HD Quality

    News video | 596 views

  • Watch Sandi Singgung Soal Kepastian Hukum ke Paslon 01 Video
    Sandi Singgung Soal Kepastian Hukum ke Paslon 01

    Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum terus dipertanyakan,' tanya cawapres Sandiaga Uno kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi dan Ma'ruf Amin.

    Official Website: http://beritasatu.com

    Facebook.com/BeritaSatu
    Youtube.com/BeritaSatu
    @BeritaSat

    Watch Sandi Singgung Soal Kepastian Hukum ke Paslon 01 With HD Quality

    News video | 8356 views

  • Watch Sekjen DPR: Belum Ada Aturan Ketat Soal Kunker DPR Video
    Sekjen DPR: Belum Ada Aturan Ketat Soal Kunker DPR

    Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyebut pengawasan laporan kunjungan kerja bukan menjadi tanggung jawab Pimpinan DPR, namun fraksi yang bertanggung jawab mengawasi laporan kunjungan kerja. Laporan kunjungan kerja DPR memang belum diatur secara ketat, termasuk mengenai batas waktu pelaporan.

    Watch Sekjen DPR: Belum Ada Aturan Ketat Soal Kunker DPR With HD Quality

    News video | 454 views

  • Watch JK: Setya Novanto Harus Tetap Jalani Proses Hukum Video
    JK: Setya Novanto Harus Tetap Jalani Proses Hukum

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Setya Novanto tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Menurut JK, proses hukum di Kejagung harus terus berlanjut terlepas apakah Setya Novanto nantinya juga harus meminta maaf kepadanya dan Presiden Joko Widodo.

    News video | 761 views

  • Watch BMKG: Ada 54 Titik Panas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Video
    BMKG: Ada 54 Titik Panas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 54 titik panas yang mengindikasikan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau.

    Watch BMKG: Ada 54 Titik Panas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau With HD Quality

    News video | 642 views

  • Watch DPR Tuntut Pemerintah Hukum WNA Asing Penerobos Militer Indonesia Video
    DPR Tuntut Pemerintah Hukum WNA Asing Penerobos Militer Indonesia

    Komisi I DPR mendorong Pemerintah dan TNI menindak tegas dan memproses hukum 5 WNA Tiongkok yang memasuki kawasan Halim Perdana Kusuma secara ilegal.

    Watch DPR Tuntut Pemerintah Hukum WNA Asing Penerobos Militer Indonesia With HD Quality

    News video | 446 views

  • Watch DPR Soroti Berbagai Permasalahan Hukum di NTB Video
    DPR Soroti Berbagai Permasalahan Hukum di NTB

    Komisi III DPR menyoroti permasalahan hukum di Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan kerja ke provinsi tersebut, DPR melihat adanya over kapasitas Lapas, minimnya fasilitas sarana prasarana untuk Lapas narkoba, serta konflik antar kampung.

    Watch DPR Soroti Berbagai Permasalahan Hukum di NTB With HD Quality

    News video | 397 views

  • Watch Komisi III DPR Dorong Optimalisasi Penegakan Hukum di Sulawesi Utara Video
    Komisi III DPR Dorong Optimalisasi Penegakan Hukum di Sulawesi Utara

    Komisi III DPR mendorong peningkatan status Polda Sulawesi Utara dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum di wilayah ini.

    Watch Komisi III DPR Dorong Optimalisasi Penegakan Hukum di Sulawesi Utara With HD Quality

    News video | 379 views

Entertainment Video

Vlogs Video