DPR Nilai Usaha Pemerintah Atasi Kabut Asap Belum Maksimal

362 views

Ketua Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo menilai minimnya anggaran kehutanan membuat pemerintah tidak maksimal dalam usaha mengawasi areal hutan. Akibatnya ketika bencana kabut asap datang, pemerintah tak mampu menanggulangi secara cepat..

You may also like

  • Watch DPR Nilai Usaha Pemerintah Atasi Kabut Asap Belum Maksimal Video
    DPR Nilai Usaha Pemerintah Atasi Kabut Asap Belum Maksimal

    Ketua Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo menilai minimnya anggaran kehutanan membuat pemerintah tidak maksimal dalam usaha mengawasi areal hutan. Akibatnya ketika bencana kabut asap datang, pemerintah tak mampu menanggulangi secara cepat.

    News video | 362 views

  • Watch Jokowi Instruksikan Pusat dan Daerah Gerak Cepat Atasi Kabut Asap Video
    Jokowi Instruksikan Pusat dan Daerah Gerak Cepat Atasi Kabut Asap

    Presiden Jokowi menginstruksikan semua jajaran pemerintah mulai pusat hingga daerah bergerak cepat mengatasi kebakaran lahan dan kabut asap. Presiden meminta sanksi hukum terutama pada perusahaan yang menyuruh membakar hutan.

    News video | 8983 views

  • Watch RI-Malaysia Sepakat Atasi Kabut Asap Video
    RI-Malaysia Sepakat Atasi Kabut Asap

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Ahmad Zahid Hamidi, Jumat (18/9/2015). Keduanya sepakat bersama-sama mengatasi kabut asap.

    News video | 437 views

  • Watch Singapura Akan Bantu Indonesia Atasi Kabut Asap Video
    Singapura Akan Bantu Indonesia Atasi Kabut Asap

    Pemerintah Indonesia akhirnya bersedia menerima bantuan sejumlah negara untuk mengatasi masalah kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Singapura menjadi negara pertama yang memastikan mengirimkan bantuan.

    News video | 419 views

  • Watch Malaysia Kirim 2 Pesawat Bombardier Atasi Kabut Asap Video
    Malaysia Kirim 2 Pesawat Bombardier Atasi Kabut Asap

    Malaysia mengirimkan dua pesawat ke Indonesia untuk membantu memerangi kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Dua pesawat dari Agen Maritime Enforcement Malaysia adalah Bombardier Cl415 MP dan AS365 N3 Dauphin Helikopter.

    News video | 534 views

  • Watch Langkah Malaysia Bantu Atasi Kabut Asap Video
    Langkah Malaysia Bantu Atasi Kabut Asap

    Malaysia siap menambah bantuan untuk Indonesia menangani kabut asap. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

    News video | 385 views

  • Watch Fadli Zon Menilai Pemerintah Belum Maksimal Tangani Kebakaran Hutan Video
    Fadli Zon Menilai Pemerintah Belum Maksimal Tangani Kebakaran Hutan

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah belum maksimal dalam melakukan langkah pencegahan yang tepat terkait penanganan kebakaran hutan. Pemerintah diminta menindak tegas para pelaku pembakaran hutan.

    Official Website: http://beritasatu.com

    Facebook.com/BeritaSatu
    Youtube.com/BeritaSatu
    @BeritaSatu

    Watch Fadli Zon Menilai Pemerintah Belum Maksimal Tangani Kebakaran Hutan With HD Quality

    News video | 739 views

  • Watch Komisi IV DPR Usul Pembentukan Pansus Kabut Asap Video
    Komisi IV DPR Usul Pembentukan Pansus Kabut Asap

    Pimpinan Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus kabut asap. Sebab bencana kabut asap telah menjadi persoalan lintas komisi di berbagai bidang.

    News video | 456 views

  • Watch ICW: Pengendalian Gratifikasi Belum Dilakukan Maksimal Video
    ICW: Pengendalian Gratifikasi Belum Dilakukan Maksimal

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengendalian gratifikasi saat ini belum dilakukan secara maksimal. Masih ada praktik gratifikasi yang mengkhawatirkan.

    Official Website: http://beritasatu.com

    Facebook.com/BeritaSatu
    Youtube.com/BeritaSatu
    @BeritaSatu

    Watch ICW: Pengendalian Gratifikasi Belum Dilakukan Maksimal With HD Quality

    News video | 759 views

  • Watch Sekjen DPR: Belum Ada Aturan Ketat Soal Kunker DPR Video
    Sekjen DPR: Belum Ada Aturan Ketat Soal Kunker DPR

    Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyebut pengawasan laporan kunjungan kerja bukan menjadi tanggung jawab Pimpinan DPR, namun fraksi yang bertanggung jawab mengawasi laporan kunjungan kerja. Laporan kunjungan kerja DPR memang belum diatur secara ketat, termasuk mengenai batas waktu pelaporan.

    Watch Sekjen DPR: Belum Ada Aturan Ketat Soal Kunker DPR With HD Quality

    News video | 469 views

Vlogs Video

Commedy Video